Mairiederabat | Hubungan Diplomatik Internasional

Kazakhstan, negara terbesar di Asia Tengah, telah menjadi pusat perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir karena posisi geografisnya yang strategis, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta dinamika politik yang cukup kompleks. Sebagai bekas republik Soviet yang merdeka sejak 1991, perjalanan politik Kazakhstan memegang peranan penting tidak hanya bagi kawasan Asia Tengah, tetapi juga dalam konteks hubungan internasional yang lebih luas.

Sejak merdeka, Kazakhstan dipimpin oleh Presiden Nursultan Nazarbayev selama hampir tiga dekade. Kepemimpinan Nazarbayev dikenal stabil dan fokus pada pembangunan ekonomi serta menjaga kestabilan politik. Namun, dengan transisi kekuasaan setelah pengunduran diri Nazarbayev pada tahun 2019 dan naiknya Presiden Kassym-Jomart Tokayev, dunia mengamati bagaimana nasib politik Kazakhstan akan berkembang di tengah tantangan domestik dan tekanan internasional.

Salah satu hal yang membuat posisi politik Kazakhstan menarik di mata dunia adalah letaknya yang strategis di jalur perdagangan kuno Jalur Sutra serta peranannya dalam proyek geopolitik Belt and Road Initiative (BRI) yang digagas oleh China. Kazakhstan menjadi titik vital penghubung antara Asia Timur dan Eropa, sehingga stabilitas politiknya berdampak pada kelancaran perdagangan dan investasi regional.

Dari sisi dalam negeri, Kazakhstan menghadapi berbagai tantangan politik yang cukup signifikan. Meski pemerintah berupaya menjaga stabilitas dan kemajuan ekonomi, terdapat ketidakpuasan di slot qris 5k kalangan masyarakat terkait isu kebebasan politik, hak asasi manusia, dan transparansi pemerintahan. Demonstrasi dan protes yang terjadi pada beberapa kesempatan, termasuk kerusuhan besar pada Januari 2022, menunjukkan adanya tekanan sosial yang perlu direspons dengan kebijakan yang inklusif dan reformasi.

Di mata komunitas internasional, Kazakhstan dianggap sebagai negara yang berusaha menjaga keseimbangan antara pengaruh kekuatan besar seperti Rusia, China, dan Barat. Hubungan dengan Rusia sangat penting karena faktor sejarah, ekonomi, dan keamanan, khususnya terkait Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). Namun, Kazakhstan juga aktif memperkuat kerja sama dengan negara-negara Barat melalui program-program ekonomi dan keamanan, termasuk dalam kerangka kemitraan strategis dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Peran Kazakhstan dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tengah juga mendapat apresiasi internasional. Negara ini aktif dalam berbagai forum regional dan internasional untuk mengatasi isu-isu lintas batas seperti terorisme, perdagangan narkoba, dan perubahan iklim. Kazakhstan juga menjadi tuan rumah berbagai konferensi dan inisiatif multilateral yang bertujuan mempererat kerjasama regional, menegaskan posisi diplomatiknya yang semakin matang dan dihormati.

Selain itu, Kazakhstan mulai bertransformasi menuju diversifikasi ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam seperti minyak dan gas. Pemerintah meluncurkan berbagai reformasi dan program inovasi untuk mengembangkan sektor teknologi dan manufaktur. Hal ini juga menandai upaya politik untuk meningkatkan daya saing global dan mengurangi risiko geopolitik yang datang dari fluktuasi harga komoditas.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kesinambungan politik dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Walau ada kemajuan dalam beberapa aspek, kritik mengenai pembatasan kebebasan pers dan partai oposisi masih menjadi sorotan internasional. Masyarakat sipil dan kelompok pemuda di Kazakhstan terus mendorong reformasi yang lebih dalam agar sistem politik negara ini bisa lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.

Nasib politik Kazakhstan di masa depan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam merespons tuntutan perubahan secara konstruktif serta menjalin hubungan internasional yang seimbang. Dengan letak strategis dan potensi ekonomi yang besar, Kazakhstan memiliki peluang untuk menjadi negara kunci dalam stabilitas dan kemakmuran Asia Tengah, sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Timur dan Barat.

Kesimpulannya, Kazakhstan menghadapi perjalanan politik yang kompleks dan dinamis. Pengamat dunia melihat negara ini dengan harapan dan kewaspadaan, mengingat posisi strategisnya dan tantangan internal yang harus dihadapi. Jika pemerintah mampu melaksanakan reformasi yang berkelanjutan dan memperkuat institusi demokrasi, Kazakhstan akan semakin dihormati dan diandalkan sebagai mitra global yang stabil dan progresif.

BACA JUGA DISINI: Diplomasi Amerika Serikat dan Tantangan Politik Luar Negeri 2025

Amerika Serikat terus menjadi pemain utama dalam politik luar negeri dunia pada tahun 2025, menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang semakin kompleks. Dengan statusnya sebagai kekuatan superpower, AS berupaya menjaga pengaruh global sekaligus menyesuaikan diri dengan dinamika geopolitik yang berubah cepat. Pendekatan diplomasi yang adaptif dan strategis menjadi kunci dalam mempertahankan posisi dominan di panggung internasional.

Salah satu fokus utama dalam kebijakan luar negeri AS adalah penguatan aliansi tradisional, terutama dengan negara-negara Eropa melalui NATO dan Uni Eropa. Ketegangan di kawasan Eropa Timur, terutama terkait konflik Rusia dan Ukraina, tetap menjadi perhatian utama. Amerika Serikat tidak hanya memberikan dukungan slot depo 10k militer dan ekonomi kepada Ukraina, tetapi juga mempererat koordinasi dengan sekutu-sekutunya untuk menjaga stabilitas kawasan. Pendekatan ini bertujuan mencegah eskalasi yang dapat mengganggu keamanan regional dan global.

Di Asia, persaingan strategis antara Amerika Serikat dan China menjadi faktor dominan dalam politik luar negeri AS. Amerika Serikat memperkuat kemitraan dengan negara-negara kunci seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan Australia dalam kerangka kerja sama Indo-Pasifik. Kolaborasi ini mencakup aspek keamanan, ekonomi, teknologi, serta isu-isu hak asasi manusia. AS berusaha menahan pengaruh China yang semakin luas, khususnya di Laut China Selatan, serta mendorong kebijakan perdagangan yang adil dan transparan.

Kawasan Timur Tengah juga menjadi fokus diplomasi AS yang penuh tantangan. Konflik berkepanjangan di Suriah dan Yaman, serta ketegangan antara Iran dengan negara-negara Teluk, memerlukan pendekatan diplomasi yang hati-hati. Amerika Serikat terus mempertahankan kehadiran militer dan membangun hubungan erat dengan sekutu regional seperti Arab Saudi dan Israel untuk menjaga stabilitas. Selain itu, upaya mediasi dan negosiasi menjadi strategi utama dalam mengurangi konflik dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Selain itu, Amerika Serikat berperan aktif dalam isu perubahan iklim dan kesehatan global. Komitmen terhadap perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris dan kerja sama multilateral dalam penanganan pandemi menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri AS. Pendekatan ini menunjukkan keseriusan AS dalam menghadapi tantangan global yang tidak bisa diselesaikan oleh satu negara saja.

Keamanan siber menjadi domain baru yang semakin vital dalam hubungan internasional. Amerika Serikat meningkatkan kemampuan pertahanan digital dan berusaha membangun aliansi untuk menghadapi ancaman siber dari aktor negara maupun non-negara. Diplomasi siber juga diarahkan untuk menetapkan norma dan aturan di dunia maya agar konflik digital dapat diminimalkan dan stabilitas terjaga.

Politik luar negeri AS juga dipengaruhi oleh dinamika domestik dan tekanan publik yang menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan. Pendekatan diplomasi publik dan komunikasi strategis semakin penting untuk membangun kepercayaan dengan mitra internasional dan masyarakat global. Hal ini mencerminkan perubahan cara AS menjalankan hubungan luar negerinya yang lebih terbuka dan inklusif.

Dalam konteks ekonomi, Amerika Serikat terus berupaya memperkuat perdagangan internasional dan investasi melalui perjanjian bilateral maupun multilateral. Kerja sama ekonomi dengan negara-negara berkembang juga menjadi prioritas guna membuka pasar baru dan memperkuat posisi AS dalam rantai pasok global. Selain itu, pengembangan teknologi dan inovasi menjadi aspek penting dalam diplomasi ekonomi AS.

Secara keseluruhan, politik luar negeri Amerika Serikat di tahun 2025 adalah kombinasi antara mempertahankan pengaruh tradisional dan adaptasi terhadap tantangan baru. Melalui diplomasi yang dinamis dan pragmatis, AS berupaya menjaga stabilitas, keamanan, dan kemakmuran global. Peran aktif dalam berbagai forum internasional, penguatan aliansi, dan kerja sama strategis menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri AS yang berkelanjutan.

BACA JUGA: Politik Luar Negeri Indonesia Masih di Bawah Komando Prabowo

Seiring terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024–2029, arah politik luar negeri Indonesia menjadi sorotan publik dan komunitas internasional. Sebagai mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo, Prabowo telah menunjukkan gaya diplomasi yang tegas namun pragmatis, terutama dalam isu pertahanan dan kerja sama strategis. Kini, muncul pertanyaan besar: apakah politik luar negeri Indonesia akan tetap berada di bawah komando Prabowo secara langsung atau akan kembali pada pendekatan klasik yang lebih diplomatik dan kolektif?

Politik luar negeri Indonesia berdasarkan konstitusi menganut prinsip bebas aktif: tidak memihak pada blok kekuatan manapun, tetapi aktif berkontribusi pada perdamaian dan keadilan internasional. Di bawah Jokowi, pendekatan luar negeri bersifat pragmatis, menekankan diplomasi ekonomi dan kerja sama konkret. Prabowo, sebagai bagian dari kabinet sebelumnya, telah memainkan peran penting dalam menjalin hubungan pertahanan dengan berbagai negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China.

Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo aktif mengunjungi negara-negara mitra dan terlibat dalam pembicaraan bilateral. Ia dianggap sebagai tokoh sentral dalam menjembatani kerja sama militer dan diplomasi strategis. Gaya diplomasi yang lugas, nasionalis, dan berorientasi pada kekuatan nasional membuat banyak pihak menganggap Prabowo sebagai figur dominan dalam kebijakan luar negeri, bahkan melebihi peran tradisional Kementerian Luar Negeri.

Namun, dengan naiknya Prabowo ke kursi presiden, arah politik luar negeri diperkirakan tetap berada dalam koridor konstitusional. Artinya, kendali operasional akan kembali dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, meskipun arah dan keputusan strategis tetap berada di tangan Presiden. Menteri Luar Negeri ke depan—tergantung siapa yang ditunjuk Prabowo—akan memegang peran penting dalam mengartikulasikan kebijakan luar negeri sesuai visi sang presiden.

Ada dugaan bahwa Prabowo akan mempertahankan pendekatan aktif dalam isu-isu strategis, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang tengah memanas akibat rivalitas AS dan Tiongkok. Prabowo kemungkinan besar tetap mendorong kerja sama pertahanan dan industri strategis nasional, sembari memperluas jejaring diplomasi ekonomi demi mengamankan kepentingan nasional.

Sikap Prabowo yang kerap menekankan kemandirian bangsa dan nasionalisme dalam kebijakan luar negeri juga akan mempengaruhi posisi Indonesia dalam forum internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB. Isu seperti konflik Laut China Selatan, stabilitas Myanmar, dan perubahan iklim akan menjadi panggung utama bagi Indonesia di bawah kepemimpinannya.

Walau Prabowo dikenal sebagai figur militer yang tegas, ia juga menunjukkan kecenderungan pragmatis dalam menjalin hubungan luar negeri. Ini tercermin dari sikapnya selama menjabat di Kabinet Indonesia Maju yang cenderung kooperatif dan moderat.

Kesimpulannya, meskipun politik luar negeri akan tetap dijalankan secara institusional melalui kementerian terkait, gaya dan arah iam-love.co diplomasi Indonesia kemungkinan besar akan tetap berada di bawah komando visi strategis Prabowo. Dengan pendekatan yang realistis, nasionalis, namun terbuka pada kerja sama, politik luar negeri Indonesia di bawah Prabowo akan menjunjung tinggi kepentingan nasional di tengah tantangan geopolitik global.

BACA JUGA: Cina dan Rusia: Berdua Upayakan Tatanan Dunia Baru

Dalam satu dekade terakhir, dunia menyaksikan pergeseran kekuatan global yang signifikan. Di tengah ketegangan geopolitik Cina dan Rusia, sanksi ekonomi, dan konflik wilayah, dua negara raksasa Cina dan Rusia semakin memperkuat aliansi strategis mereka. Bersama-sama, keduanya mendorong narasi “tatanan dunia baru” yang menantang dominasi Barat yang telah lama mengatur sistem global pasca-Perang Dunia II.

Kemitraan Strategis: Dari Ekonomi hingga Militer

Hubungan antara Cina dan Rusia bukanlah hal baru, namun dalam beberapa tahun terakhir, kemitraan itu semakin konkret dan terbuka. Kerja sama ekonomi, militer, teknologi, hingga diplomasi global menunjukkan bahwa kedua negara ini memiliki kepentingan bersama dalam merancang ulang struktur global.

• Ekonomi dan Energi: Rusia menjadi salah satu pemasok utama energi bagi Cina, terutama setelah sanksi ekonomi dari negara-negara Barat akibat perang Ukraina. Proyek seperti jalur pipa gas Power of Siberia menjadi simbol ketergantungan dan sinergi ekonomi antara keduanya.
• Militer dan Keamanan: Latihan militer bersama, pertukaran intelijen, dan kerja sama senjata menunjukkan bahwa hubungan mereka bukan sekadar ekonomi. Mereka juga ingin menegaskan kekuatan militer sebagai bagian dari pengaruh global mereka.
• Teknologi dan Infrastruktur: Cina melalui inisiatif Belt and Road (Jalur Sutra Baru) membangun koneksi perdagangan lintas benua, sementara Rusia menawarkan dukungan dalam teknologi keamanan dan cyber-defense.

Ideologi Bersama: Dunia Multipolar

Cina dan Rusia secara terbuka menolak sistem dunia unipolar yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Mereka mempromosikan “dunia multipolar” yaitu tatanan dunia di mana tidak ada satu negara yang mendominasi, dan keputusan global ditentukan oleh banyak kutub kekuatan.

Bagi Rusia, ini adalah respons terhadap tekanan NATO dan sanksi ekonomi. Bagi Cina, ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadi kekuatan utama dunia dengan gaya kepemimpinan sendiri yang berbeda dari model liberal Barat.

Respons Dunia: Ancaman atau Alternatif?

Aliansi Cina-Rusia menimbulkan raja zeus kekhawatiran di negara-negara Barat. NATO dan Uni Eropa telah menyuarakan keprihatinan atas manuver kedua negara yang dinilai bisa mengganggu stabilitas global. Di sisi lain, beberapa negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melihat kerja sama ini sebagai alternatif terhadap dominasi Barat, dan memilih mendekat demi keuntungan ekonomi atau diplomatik.

Organisasi seperti BRICS (yang kini mencakup lebih banyak negara) menjadi salah satu platform di mana Cina dan Rusia menunjukkan kekuatan pengaruh mereka di luar kerangka institusi yang dikendalikan Barat, seperti IMF atau PBB.

Tantangan Internal dan Eksternal

Meski terlihat kompak, hubungan Cina dan Rusia bukan tanpa tantangan. Keduanya memiliki sejarah ketegangan di masa lalu, dan masih menyimpan perbedaan strategi dalam beberapa isu. Rusia lebih terbuka dalam pendekatan militer, sementara Cina cenderung mengedepankan pendekatan ekonomi dan diplomasi lunak (soft power).

Selain itu, tekanan internal seperti krisis ekonomi, protes publik, atau ketegangan etnis juga dapat memengaruhi konsistensi aliansi ini dalam jangka panjang.

BACA JUGA: Donald Trump dan Gambar Dirinya sebagai Paus: Antara Simbolisme dan Kontroversi

Jakarta, 5 Mei 2025 – Sejumlah pakar hubungan internasional menyoroti bahwa Indonesia tengah menghadapi situasi yang dapat dikategorikan sebagai “darurat politik luar negeri.” Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, konflik bilateral, dan kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai belum cukup responsif terhadap dinamika internasional yang cepat berubah.

Peringatan dari Akademisi dan Diplomat Senior

Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hendra Wibowo, menyatakan bahwa saat ini Indonesia berada di persimpangan yang rawan akibat kurangnya konsistensi dalam kebijakan luar negeri dan lemahnya posisi diplomatik di beberapa forum internasional penting.

“Kita melihat tanda-tanda kegentingan. Indonesia belum memiliki strategi komprehensif menghadapi isu-isu seperti Laut China Selatan, krisis Myanmar, maupun tekanan dari negara-negara besar dalam isu HAM dan ekonomi hijau,” ujar Hendra dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Ia menambahkan bahwa posisi Indonesia yang selama ini dikenal sebagai negara non-blok dan menjunjung tinggi prinsip bebas aktif, kini mulai dipertanyakan efektivitasnya di tengah polarisasi global antara blok Barat dan Timur.

Tantangan-Tantangan Utama

1. Laut China Selatan

Indonesia menghadapi tekanan yang makin besar di wilayah perairan Natuna Utara, yang secara tidak langsung diklaim oleh China dalam peta sembilan garis putus. Meski Indonesia bukan pihak dalam konflik klaim, kapal-kapal China kerap memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

2. Krisis Myanmar

Sebagai pemimpin ASEAN de facto, Indonesia dituntut memainkan peran lebih aktif dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar. Namun, upaya mediasi sejauh ini dinilai belum memberikan hasil signifikan.

3. Hubungan dengan Negara-Negara Barat

Desakan negara-negara Barat terkait isu HAM, demokrasi, dan transisi energi ramah lingkungan turut membebani diplomasi Indonesia. Ketergantungan pada ekspor batu bara dan nikel menjadi salah satu titik lemah yang mudah diserang.

4. Ketegangan Global

Situasi geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina menuntut Indonesia untuk mengambil posisi yang jelas. Namun, pemerintah masih dinilai ambigu dan terlalu hati-hati dalam mengambil sikap resmi di forum-forum internasional seperti PBB dan G20.

Kritik terhadap Kebijakan Pemerintah

Beberapa analis menilai bahwa Kementerian Luar Negeri belum mampu bergerak cukup cepat merespons perubahan global. “Kita ini seperti sedang menjalankan kebijakan luar negeri di ‘autopilot’. Padahal dinamika global menuntut rajazeus link alternatif kelincahan dan ketegasan,” kritik Dimas Hadi, peneliti senior di Lembaga Kajian Strategis Internasional (LKSI).

Ia juga menyoroti minimnya komunikasi publik yang transparan dari pemerintah terkait posisi Indonesia dalam berbagai isu global. Ini membuat masyarakat sulit memahami arah diplomasi nasional.

Saran dan Rekomendasi

Para pakar memberikan sejumlah rekomendasi agar Indonesia dapat keluar dari kondisi “darurat politik luar negeri” ini:

• Perkuat Kapasitas Diplomatik: Indonesia perlu menambah jumlah diplomat profesional dan memperluas jaringan diplomatik ke kawasan-kawasan strategis seperti Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin.

• Revisi Strategi Bebas Aktif: Konsep bebas aktif harus disesuaikan dengan realitas geopolitik masa kini, di mana netralitas tak selalu menguntungkan jika tidak dibarengi dengan kejelasan nilai dan prioritas nasional.

• Konsolidasi Domestik: Pemerintah harus menyinkronkan kebijakan luar negeri dengan kepentingan ekonomi dan politik dalam negeri, agar diplomasi tidak bertabrakan dengan kebutuhan nasional.

• Peningkatan Diplomasi Digital dan Publik: Di era media sosial, komunikasi diplomatik harus lebih terbuka, cepat, dan efektif menjangkau masyarakat luas.

BACA JUGA: Menguji Ketahanan Kerja Sama ASEAN: Peran Indonesia dalam Menyikapi Persaingan AS-China di Asia Tenggara

Asia Tenggara telah menjadi panggung persaingan strategis antara Amerika Serikat (AS) dan China dalam beberapa dekade terakhir. Dari segi ekonomi, keamanan, hingga pengaruh politik, kedua negara adidaya ini saling memperebutkan dominasi di kawasan yang secara geografis dan ekonomi sangat vital. Di tengah dinamika ini, ASEAN sebagai organisasi regional dihadapkan pada ujian ketahanan untuk menjaga netralitas, stabilitas, dan relevansinya. Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN dan salah satu pendiri organisasi ini, Indonesia memikul peran kunci dalam memastikan kerja sama ASEAN tetap solid sekaligus menjawab tantangan persaingan AS-China.

ASEAN di Tengah Tarik-Ulur AS-China

Persaingan AS-China di Asia Tenggara semakin mengeras seiring dengan kebijakan “Indo-Pacific Strategy” AS yang bertujuan membendung pengaruh China, serta inisiatif “Belt and Road Initiative” (BRI) China yang memperluas investasi infrastruktur dan ekonomi di kawasan. ASEAN, dengan prinsip non-interferensi dan konsensus, sering kali kesulitan merespons secara kolektif. Contohnya, dalam isu Laut China Selatan, beberapa negara anggota seperti Filipina dan Vietnam bersikap vokal menentang klaim China, sementara Kamboja dan Laos cenderung pro-Beijing.

Di sinilah Indonesia, sebagai natural leader ASEAN, dituntut menjadi penyeimbang. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip “ASEAN Sentralitas”, yakni menjadikan ASEAN sebagai poros utama dalam menyelesaikan masalah regional. Salah satu wujud konkretnya adalah penguatan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang digagas Indonesia pada 2019. AOIP menekankan kerja sama inklusif, transparan, dan berbasis hukum—sebuah upaya untuk mencegah kawasan menjadi medan perang proxy AS-China.

Strategi Indonesia: Diplomasi Netral dan Kepentingan Nasional

Indonesia tidak sepenuhnya “netral” dalam persaingan AS-China. Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, Indonesia membutuhkan investasi asing dan transfer teknologi dari kedua negara. Namun, Jakarta berusaha menjaga keseimbangan agar tidak terjebak dalam polarisasi.

1. Ekonomi: Menjembatani Kepentingan AS dan China
   • Di satu sisi, Indonesia menggandeng China dalam proyek strategis seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dan pengembangan kawasan industri di Kalimantan. Total investasi China di Indonesia mencapai USD 32 miliar pada 2023.
   • Di sisi lain, Indonesia memperkuat kerja sama dengan AS melalui Comprehensive Strategic Partnership (2023), yang mencakup energi bersih, pertahanan siber, dan penguatan demokrasi. AS juga menjadi mitra utama dalam pengembangan nikel—komoditas kunci untuk baterai kendaraan listrik.
2. Keamanan: Menolak Aliansi Militer Eksklusif
   Indonesia menolak bergabung dengan aliansi militer seperti QUAD (AS, Jepang, India, Australia) yang dianggap provokatif oleh China. Namun, Jakarta tetap melakukan latihan militer dengan AS, seperti Garuda Shield, sembari memperkuat armada laut di Natuna untuk menegakkan kedaulatan.
3. Diplomasi Kultural: Soft Power sebagai Alat Perekat ASEAN
   Indonesia memanfaatkan diplomasi budaya dan agama moderat untuk memperkuat kohesivitas ASEAN. Forum seperti Bali Democracy Forum dan peran sebagai mediator konflik Myanmar mencerminkan upaya ini.

Tantangan dan Kritik terhadap Peran Indonesia

Meski dianggap sebagai pemimpin alami ASEAN, kebijakan luar negeri Indonesia kerap dikritik terlalu reaktif dan kurang visioner. Beberapa tantangan utama meliputi:

1. Fragmentasi ASEAN: Ketidaksepakatan internal ASEAN, seperti slot rajazeus dukungan Kamboja terhadap China dalam isu Laut China Selatan, melemahkan posisi tawar kolektif.
2. Ketergantungan Ekonomi pada China: Defisit perdagangan Indonesia dengan China mencapai USD 16 miliar pada 2023. Ketergantungan ini berpotensi memengaruhi independensi kebijakan luar negeri.
3. Tekanan Domestik: Isu seperti pengangguran dan kesenjangan infrastruktur membuat pemerintah fokus pada agenda dalam negeri, sehingga diplomasi luar negeri kadang terabaikan.

Masa Depan ASEAN: Perlukah Indonesia Lebih Asertif?

ASEAN hanya akan bertahan sebagai organisasi relevan jika mampu menjaga kedaulatan kolektif dan tidak menjadi “bidak” dalam persaingan AS-China. Untuk itu, Indonesia perlu:

• Memperkuat kelembagaan ASEAN, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.
• Mendorong diversifikasi kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa, India, dan Timur Tengah untuk mengurangi ketergantungan pada AS dan China.
• Menginisiasi dialog inklusif antara AS-China-ASEAN guna mencegah eskalasi ketegangan di kawasan.

BACA JUGA: Politik Negara Kamboja Menanggapi WNA Indonesia yang Bekerja di Kamboja

Yerusalem – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali menarik perhatian publik internasional setelah menyebut mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai “kawan terbaik” yang pernah dimiliki Israel. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam sebuah wawancara televisi baru-baru ini, dan segera menjadi sorotan utama media, terutama mengingat dinamika politik antara kedua tokoh ini sejak beberapa tahun terakhir.

“Tak diragukan lagi, Donald Trump adalah salah satu sahabat terbaik Israel. Dia telah melakukan hal-hal luar biasa untuk negara kami, yang belum pernah dilakukan oleh presiden mana pun sebelumnya,” kata Netanyahu dalam wawancara tersebut.

Pernyataan itu merujuk pada sejumlah kebijakan Trump selama masa jabatannya yang secara terbuka menguntungkan Israel. Salah satu keputusan paling bersejarah adalah pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem pada tahun 2018. Langkah ini diiringi dengan pengakuan resmi AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang selama ini menjadi titik sensitif dalam konflik Israel-Palestina.

Selain itu, Trump juga mengakui kedaulatan Perjanjian Israel Amerika atas wilayah Dataran Tinggi Golan — kawasan strategis yang direbut Israel dari Suriah pada Perang Enam Hari tahun 1967 dan dianeksasi secara sepihak pada 1981. Dukungan ini disebut Netanyahu sebagai bukti nyata dari “komitmen Trump terhadap keamanan dan legitimasi Israel di mata dunia.”

Netanyahu juga menyoroti kontribusi Trump dalam mendorong tercapainya Abraham Accords, serangkaian kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan. “Dia membuka jalan menuju era baru di Timur Tengah,” ujar Netanyahu.

Namun, hubungan keduanya sempat mengalami keretakan pasca pemilu AS 2020, ketika Netanyahu mengucapkan selamat kepada Joe Biden atas kemenangan pemilunya. Trump dilaporkan kecewa dengan respons cepat Netanyahu, yang dinilai terlalu cepat mengakui hasil pemilu yang saat itu masih diperdebatkan. Meski sempat renggang, Netanyahu dan Trump tampaknya telah memperbaiki hubungan mereka dalam beberapa bulan terakhir.

Pengamat politik menilai bahwa pujian Netanyahu terhadap Trump bukan sekadar ungkapan pribadi, melainkan juga bisa dibaca sebagai strategi politik. Di tengah tekanan politik dalam negeri dan ketegangan regional yang belum reda, Netanyahu tampaknya ingin memperkuat kembali dukungan dari sayap konservatif, baik di Israel maupun di kalangan pendukung Trump di Amerika Serikat.

Sejumlah analis juga menyebut pernyataan ini sebagai sinyal Netanyahu kepada pemerintahan Biden, yang dinilai kurang agresif dalam membela kepentingan Israel di beberapa isu, terutama yang berkaitan dengan Iran dan konflik di Jalur Gaza.

Terlepas dari dinamika politik di baliknya, pernyataan Netanyahu tersebut menegaskan kembali betapa pentingnya hubungan pribadi antara pemimpin negara dalam membentuk arah kebijakan luar negeri. Dalam konteks Israel-AS, hubungan Netanyahu dan Trump menjadi contoh nyata bagaimana kedekatan dua tokoh bisa membawa dampak besar dalam geopolitik kawasan.

BACA JUGA: 6 Fakta Menarik Menjadi Seorang Diplomat Di Luar Negeri

Kamboja, negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, memiliki kebijakan politik dan sosial yang berfokus pada pembangunan ekonomi, penguatan sektor industri, dan keterbukaan terhadap investasi luar negeri. Dalam hal ini, negara tersebut memandang tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia, sebagai bagian penting dalam pembangunan berbagai sektor di Kamboja. Indonesia, sebagai negara tetangga yang memiliki hubungan sejarah yang kuat dengan Kamboja, menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja yang signifikan bagi berbagai sektor di Kamboja, termasuk konstruksi, pariwisata, teknologi, dan manufaktur.

Kebijakan Tenaga Kerja Asing di Kamboja

Kamboja memiliki kebijakan yang cukup terbuka terhadap keberadaan WNA (Warga Negara Asing) yang bekerja di negara tersebut. Pemerintah Kamboja menyadari bahwa kehadiran tenaga kerja asing, terutama dari negara-negara tetangga seperti Indonesia, dapat membantu mempercepat proses pembangunan ekonomi mereka. Oleh karena itu, pemerintah Kamboja menyediakan berbagai kemudahan bagi para pekerja asing, meskipun tetap ada regulasi yang perlu dipatuhi.

Salah satu regulasi utama yang diterapkan oleh Kamboja terkait WNA adalah kewajiban untuk memiliki visa kerja atau izin kerja yang sah. Pemerintah Kamboja mengeluarkan visa khusus untuk pekerja asing yang ingin bekerja di negara ini, termasuk pekerja dari Indonesia. Visa kerja ini sering kali terhubung dengan kontrak kerja di perusahaan atau lembaga yang beroperasi di Kamboja. Selain itu, ada sejumlah peraturan yang mengatur gaji dan perlakuan terhadap pekerja asing, untuk memastikan hak-hak mereka dihormati selama bekerja di negara tersebut.

Perspektif Pemerintah Kamboja Terhadap Pekerja Indonesia

Pemerintah Kamboja secara umum memandang pekerja Indonesia dengan positif, karena mereka dianggap memiliki keterampilan yang diperlukan untuk sektor-sektor tertentu. Banyak perusahaan di Kamboja, khususnya di sektor konstruksi, manufaktur, dan pariwisata, mengandalkan pekerja dari Indonesia yang memiliki keterampilan teknis dan pengalaman yang relevan. Selain itu, pekerja Indonesia dianggap sebagai tenaga kerja yang dapat beradaptasi dengan mudah dengan budaya kerja di Kamboja, berkat kesamaan budaya dan bahasa yang sedikit banyak mirip.

Namun, pemerintah Kamboja juga memastikan bahwa tenaga kerja asing tidak mengganggu pasar kerja lokal. Sebagai bagian dari kebijakan pengendalian tenaga kerja asing, Kamboja mengharuskan perusahaan untuk memberikan prioritas kepada warga negara Kamboja dalam proses rekrutmen. Jika ada posisi yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal, maka perusahaan dapat merekrut pekerja asing, termasuk dari Indonesia.

Tantangan yang Dihadapi Pekerja Indonesia di Kamboja

Meskipun ada kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia di Kamboja, ada beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum dan regulasi yang berlaku di kedua negara. Pekerja Indonesia perlu memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan Kamboja, terutama terkait dengan gaji, jam kerja, dan kondisi kerja. Kegagalan dalam mematuhi aturan ini bisa berakibat pada penangguhan izin kerja atau pemutusan hubungan kerja.

Selain itu, perbedaan bahasa juga menjadi politk kamboja tantangan tersendiri bagi pekerja Indonesia yang bekerja di Kamboja. Walaupun banyak pekerja Indonesia yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bahasa Khmer, yang merupakan bahasa resmi Kamboja, sering kali menjadi hambatan dalam berkomunikasi di tempat kerja atau berinteraksi dengan masyarakat setempat.

Kerjasama Diplomatik antara Indonesia dan Kamboja

Dalam menjamin perlindungan bagi WNA Indonesia yang bekerja di Kamboja, kedua negara, Indonesia dan Kamboja, menjalankan berbagai bentuk kerjasama diplomatik. Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, memberikan perlindungan dan bantuan kepada WNA Indonesia yang bekerja di Kamboja. Bantuan ini mencakup pemantauan terhadap hak-hak pekerja Indonesia, penyelesaian masalah hukum, serta memberikan informasi terkait peraturan yang berlaku di Kamboja.

Selain itu, Indonesia dan Kamboja juga terus memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan, yang turut mendorong peningkatan jumlah pekerja Indonesia yang bekerja di sektor-sektor penting di Kamboja. Kerjasama ini juga mendukung pengembangan ekonomi kedua negara, khususnya dalam sektor investasi dan perdagangan, di mana pekerja Indonesia menjadi bagian dari penggerak utama pembangunan tersebut.