Berita Selebritis

Komisi I DPR Tampung Usul Berkaitan Kontroversi Draf RUU Penyiaran

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru menuai pro kontra lantaran diukur berbagai pihak memberangus kebebasan pers. Salah satunya mengenai Pasal 50 B ayat 2 huruf C pada draf revisi UU Penyiaran yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigasi.

Merespon hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyuarakan keberatan dari publik akan menjadi usul DPR.

“Apa yang menjadi ketakutan rekan-rekan ini akan menjadi usul sehingga kita bisa menyempurnakan undang-undang dan bisa melayani dan melindungi masyarakat secara lazim,” kata Dave Laksono, Senin (13/5/2024).

Dave menyebut pemerintah tak berharap menghambat kebebasan pers ataupun berpendapat masyarakat.

“Tak ada sedikitpun dari pemerintahan Jokowi ataupun pemerintahan nantinya presiden Prabowo dan DPR akan memberangus hak-hak masyarakat dan kebebasan berpendapat apalagi info terhadap masyarakat,” kata dia.

Politikus Golkar itu mengevaluasi justru media seharusnya terus mengawal kebijakan slot demo mahjong ways 2 pemerintah. “Justru media seharusnya mengawal tiap kebijakan pemerintah agar pas sasaran dan tak ada penyelewenangan sedikit bahkan,” pungkas Dave.

AJI Indonesia Tolak RUU Penyiaran

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menolak revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 Perihal Penyiaran, yang saat ini sedang bergulir di DPR RI.

“AJI menolak. Pasal-pasalnya banyak bermasalah. Jadi sekiranya dipaksakan akan memunculkan dilema,” kata Pengurus Nasional AJI Indonesia Bayu Wardhana di Jakarta, Rabu 24 April 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia bahkan menyarankan sekiranya UU itu seharusnya direvisi, sebaiknya dijalankan oleh anggota DPR periode berikutnya, bukan mereka yang di periode saat ini. Alasannya, dengan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, serta masih dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam.

Bayu mencontohkan beberapa pasal yang dianggap bisa menghambat kebebasan pers di Indonesia, diantaranya pasal 56 ayat 2 nilai c, merupakan larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.

“Pasal ini membingungkan. Kenapa ada larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi? Tersirat ini memegang agar karya jurnalistik investigasi tak boleh ditayangkan di penyiaran. Sebuah upaya pembungkaman pers betul-betul riil,” ungkapnya.

Pun, kata dia, kesempatan tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dewan Pers . Padahal itu ada dalam pasal 25 ayat q merupakan menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran dan pasal 127 ayat 2, di mana penyelesaian sengketa berhubungan dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dijalankan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) layak dengan ketetapan aturan perundang-undangan.

“Menurut selama ini kasus sengketa jurnalistik di penyiaran senantiasa ditangani oleh Dewan Pers. Draf RUU Penyiaran mempunyai tujuan mengambil alih wewenang Dewan Pers dan akan membuat rumit sengketa jurnalistik,” tegas dia.

Bayu minta pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers, seharusnya dihapus dari draf RUU itu. Pun dia, sekiranya hendak memegang karya jurnalistik di penyiaran, sebaiknya merujuk pada UU Nomor 40 tahun 1999 seputar Pers.

“Pun, pada konsideran draf RUU Penyiaran, sama sekali tak mencantumkan UU Pers,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I sudah mengirimkan draf RUU Penyiaran terhadap Badan Legislasi (Baleg) DPR, untuk dijalankan harmonisasi dan sinkronisasi. , sekiranya disetujui, RUU itu akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk diatur menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.