Politik Luar Negeri Indonesia Masih di Bawah Komando Prabowo
Seiring terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024–2029, arah politik luar negeri Indonesia menjadi sorotan publik dan komunitas internasional. Sebagai mantan Menteri Pertahanan di era Presiden Joko Widodo, Prabowo telah menunjukkan gaya diplomasi yang tegas namun pragmatis, terutama dalam isu pertahanan dan kerja sama strategis. Kini, muncul pertanyaan besar: apakah politik luar negeri Indonesia akan tetap berada di bawah komando Prabowo secara langsung atau akan kembali pada pendekatan klasik yang lebih diplomatik dan kolektif?
Politik luar negeri Indonesia berdasarkan konstitusi menganut prinsip bebas aktif: tidak memihak pada blok kekuatan manapun, tetapi aktif berkontribusi pada perdamaian dan keadilan internasional. Di bawah Jokowi, pendekatan luar negeri bersifat pragmatis, menekankan diplomasi ekonomi dan kerja sama konkret. Prabowo, sebagai bagian dari kabinet sebelumnya, telah memainkan peran penting dalam menjalin hubungan pertahanan dengan berbagai negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China.
Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo aktif mengunjungi negara-negara mitra dan terlibat dalam pembicaraan bilateral. Ia dianggap sebagai tokoh sentral dalam menjembatani kerja sama militer dan diplomasi strategis. Gaya diplomasi yang lugas, nasionalis, dan berorientasi pada kekuatan nasional membuat banyak pihak menganggap Prabowo sebagai figur dominan dalam kebijakan luar negeri, bahkan melebihi peran tradisional Kementerian Luar Negeri.
Namun, dengan naiknya Prabowo ke kursi presiden, arah politik luar negeri diperkirakan tetap berada dalam koridor konstitusional. Artinya, kendali operasional akan kembali dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, meskipun arah dan keputusan strategis tetap berada di tangan Presiden. Menteri Luar Negeri ke depan—tergantung siapa yang ditunjuk Prabowo—akan memegang peran penting dalam mengartikulasikan kebijakan luar negeri sesuai visi sang presiden.
Ada dugaan bahwa Prabowo akan mempertahankan pendekatan aktif dalam isu-isu strategis, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang tengah memanas akibat rivalitas AS dan Tiongkok. Prabowo kemungkinan besar tetap mendorong kerja sama pertahanan dan industri strategis nasional, sembari memperluas jejaring diplomasi ekonomi demi mengamankan kepentingan nasional.
Sikap Prabowo yang kerap menekankan kemandirian bangsa dan nasionalisme dalam kebijakan luar negeri juga akan mempengaruhi posisi Indonesia dalam forum internasional seperti ASEAN, G20, dan PBB. Isu seperti konflik Laut China Selatan, stabilitas Myanmar, dan perubahan iklim akan menjadi panggung utama bagi Indonesia di bawah kepemimpinannya.
Walau Prabowo dikenal sebagai figur militer yang tegas, ia juga menunjukkan kecenderungan pragmatis dalam menjalin hubungan luar negeri. Ini tercermin dari sikapnya selama menjabat di Kabinet Indonesia Maju yang cenderung kooperatif dan moderat.
Kesimpulannya, meskipun politik luar negeri akan tetap dijalankan secara institusional melalui kementerian terkait, gaya dan arah iam-love.co diplomasi Indonesia kemungkinan besar akan tetap berada di bawah komando visi strategis Prabowo. Dengan pendekatan yang realistis, nasionalis, namun terbuka pada kerja sama, politik luar negeri Indonesia di bawah Prabowo akan menjunjung tinggi kepentingan nasional di tengah tantangan geopolitik global.
BACA JUGA: Cina dan Rusia: Berdua Upayakan Tatanan Dunia Baru